Penerapan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Subang dalam pembangunan pemukiman perkotaan ditinjau dari prinsip berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Subang dalam Pembangunan Permukiman Perkotaan ditinjau dari prinsip berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga menggerus lahan pertanian ditambah dengan daya beli masyarakat atas perumahan masih minim. Permasalahan yang selalu muncul hampir dalam dua tahun terakhir ini di Kabupaten Subang adalah tumpang tindihnya ruang atas satu kepentingan terhadap kepentingan yang lain. Ada perbedaan persepsi yang tajam antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Subang dalam memandang satu kawasan. Diindikasikan dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Subang masih belum sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Perumahan Permukiman di kabupaten subang ditinjau dari prinsip berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, mengetahui Mekanisme pengawasan implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Subang, mengetahui Penegakan Hukum terhadap pelanggaran penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Subang Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriprtif kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Pilihan terhadap metode kualiatatif ini didasarkan pada rumusan dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Hal ini bahwa penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Hasil dari Penelitian ini Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Subang dalam Pembangunan Permukiman Perkotaan yang ditinjau dari prinsip berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031, hal ini disebabkan masih adanya persoalan yang terkait dengan pelaksanaan dilapangan, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang berasal dari penyelenggara dan pelaksana kebijakan