Analisis putusan nomor 138/Pid.sus/2019/PN.BKS tentang vonis bebas pelaku tindak pidana pemilu politik uang dihubungkan dengan Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Penelitian ini dilatar belakangi oleh putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN BKS terdakwa pelaku pidana pemilu politik uang yang telah ditetapkan oleh sentra Gakkumdu sebagai perbuatan materi lain dari politik uang yang dilarang dalam Pasal 280 j dan diatur sanksinya pada Pasal 523 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Terdakwa di dakwa oleh jaksa penuntut umum dakwaan alternatif namun dinyatakan vonis bebas oleh Hakim. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui sejauh mana pelaksaaan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu terkait politik uang calon Anggota DPRD Kota Bekasi di Bawaslu Kota Bekasi dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim pada putusan nomor 138/pid.sus2019/PN BKS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti tentang manusia keadaan atau gejala lainnya juga menggunakan metode pendekatan studi kasus yaitu studi intensif tentang seseorang, sekelompok, komunitas dimana peneliti memeriksa data secara mendalam terkait dengan beberapa variabel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan agenda kampanye dan menyerap aspirasi rakyat harus memiliki jadwal yang terpisah karena tidak sedikitnya petahana yang menyelipkan agenda kampanye dengan modus sebagai kegiatan menyerap aspirasi rakyat sehingga memudahkan perbuatan politik uang dan atau materi lain. Hal itulah yang menyebabkan apabila adanya perbuatan melanggar hukum peraturan pemilu, barang bukti (Toples berisi selai ditempelin stiker kampanye) yang ditemukan pada tempat kejadian menjadi tidak jelas atau tidak dianggap karena tidak ada pembeda yang konkrit dari kegiatan kampanye dan atau benar-benar kegiatan murni menyerap aspirasi rakyat