Perlindungan hukum terhadap konsumen pada iklan jual beli kios dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: Studi kasus di Pasar Modern Kabupaten Sumedang

Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa kepada konsumen. Maka dari itu terdapat perbuatan yang dilarangan bagi pelaku usaha sesuai yang telah diatur oleh undang-undang dalam Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Inti dari Pasal tersebut adalah pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam iklan atau informasi barang dan/atau jasa tersebut. Namun dalam kenyataan nya pengembang revitalisasi pasar semi modern Sumedang yaitu PT. Bangun Jaya Allia memasarkan barang yang tidak sesuai dengan janji dan informasi yang dinyatakan dalam iklan barang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli yang di pengaruhi oleh iklan sebagai alat promosi, kendala perlindungan hukum apa saja yang menjadi penghambat proses perlindungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen jika telah terjadi kerugian terhadapnya. Penelitian ini di dasarkan pada pemikiran bahwa bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Teori perlindungan hukum dimana setiap subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Syarat sahnya suatu Perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut penelitian penulis, selanjutnya metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengembang pasar yaitu PT. Bangun Jaya Alia tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf f tentang larangan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang tidak sesuai dengan label atau iklan mengenai barang yang diperjualbelikan sehingga seharusnya seharusnyaPT. Bangun Jaya Alia bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan baik ganti rugi yang bersifat materil atau imateril sesuai dengan kerugian yang di derita konsumen. Kendala perlindungan hukum terhadap konsumen terdiri dari masih banyak pelaku usaha yang memberikan informasi yang tidak jujur, sedikit masyarakat yang melaporkan masalahnya ke BPSK, kurangnya pemahaman dan sosialisasi terhadap kebijakan perlindungan konsumen. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mengenai kebijakan perlindungan konsumen, mendirikan klinik konsultasi, melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang perlindungan konsumen