Perlindungan hukum nasabah dalam produk simpanan Umroh di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah Bmt Senyum Madani Lestari

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah adalah, dengan dibuatkanya suatu klausula perjanjian, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan. Karena nasabah dalam hal ini konsumen dalam bidang jasa mempunyai suatu hak yang dilindungi oleh Undang-undang. Salah satu Undang-undang yang memberikan hak perlindungan hukum adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tetang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak perlindungan terhadap konnsumen yang menggunakan produk barang dan jasa bisa ditemukan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, akan tetapi pada kenyataannya di Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Senyum Madani Lestarai, salah satunya dalam bentuk akta perjanjian tidak ditemukan, sehingga menjadi suatu permaslahan hukum jika terjadi sengketa terutama dalam hal pembuktian. Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui suatu bentuk-bentuk aturan hukum dalam hal perlindungan nasabah, sehingga dapat mengambil suatu analisis hukum terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh BMT Senyum Madani Lestari. Penelitian ini berangkat dari pemikiran suatu teori tentang Negara Hukum, yang mana salah satu fungsi suatu Negara memberikan perlindungan hukum untuk masyarakatnya. Selain teori perlindungan hukum, teori penunjang dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori perjanjian sebagai bagian-bagian dari perlindungan hukum itu sendiri. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, metode ini mempelajari hukum sebagai norma, pendekatan ini digunakan untuk memahami eksistensi BMT secara yuridis dan perlindungan hukum terhadap nasabah berdasrakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentan Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, yang didasarkan kepada analisis fakta hukum yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentanng Perikatan, dan Surat keputusan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Penulis menyimpulkan KSPPS BMT Senyum Madani Lestari dalam menjalankan salah satu kegiatan usahanya dalam Program Simpanan Umroh belum secara maksimal memberikan perlindungan hukum kepada nasabahnya. Karena masih banyaknya suatu hak-hak nasabahnya sebagai konsumen dalam bidang jasa yang masih belum terpenuhi menurut peraturan hukum yang berlaku