Permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung:Analisis penetapan pengadilan Agama Soreang nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor

Perkara Permohonan Perwalian Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor yang diajukan ke Pengadilan Agama Soreang, dalam amarnya mengabulkan permohonan pemohon yaitu dengan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak kandungnya. Sementara, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”. Sehingga, sebenarnya untuk menjadi wali bagi anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, orang tua tidak membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor tentang Perwalian, landasan hukum hakim dalam penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA. Sor tentang Perwalian dan untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA. Sor tentang Perwalian. Kerangka berpikir pada penelitian ini dititik beratkan pada isi penetapan (beschiking atau al-itsbat) Pengadilan Agama tentang Perwalian yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) yang merupakan wujud dari penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum, serta penemuan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan perwalian. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian content analysis yang merupakan suatu metode dengan cara menganalisis isi penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian ini disebutkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan dari permohonan pemohon yaitu untuk kepentingan anaknya, dengan pertimbangan, dalam hal pengurusan harta waris yang berkaitan dengan Lembaga keuangan harus dijalankan atas asas/prinsip kehati-hatian, sehingga mengharuskan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama. Meskipun, pada dasarnya orang tua kandung secara otomatis dapat mewakili anaknya dalam segala hal perbuatan hukum, yang merupakan kuasa menurut hukum yang diberikan oleh Undang-Undang. 2) Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini diantaranya Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kaidah fiqh yang menyatakan keputusan atau kebijakan pemimpin dalam hal ini adalah hakim terhadap urusan rakyatnya, harus berdasarkan kepada kemaslahatan.3) Metode penemuan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara ini yaitu menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi teologis/sosiologis