Implementasi norma hukum islam dalam pengaturan dual banking system dan spin off pada undang-undang perbankan syariah di Indonesia

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses transformasi peraturan perundang-undangan yang cukup signifikan dalam peraturan perbankan syariah di Indonesia dari era dual banking system ke era spin off. Proses transformasi itu bisa di bilang cukup cepat, tepat dan berani di tengah masih adanya sebagian masyarakat yang meragukan terhadap eksistensi hukum bertransaksi di perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan serta menganalisis proses trans¬formasi norma-norma hukum Islam dalam undang-undang perbankan di Indo¬nesia; implementasi transformasi dari dual banking system dan Spin Off pada Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia; dan implikasinya secara hukum ekonomi syariah terhadap masa depan bank syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitian ini bersifat content analysis dengan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan syariah, dan data sekunder dari laporan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kitab fiqh dan ushul fiqh, dan artikel berita. Sedangkan teknik pengum¬¬¬¬pulan data : book review, dokumentasi, wawancara dan internet research. Analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif. Adapun kerangka teori yang digunakan adalah teori hukum kritis, teori perubahan hukum, dan teori maqashid syariah dan teori efektifitas hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Transformasi norma norma hukum Islam ke peraturan perundang-undangan perbankan syariah merupakan hasil interaksi antara para ulama dengan elit politik serta penguasa yang dilakukan secara gradual (al-tadarruj) dan berkesinambungan yang memiliki sejarah panjang. Mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang baru mencantumkan “pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, ditindaklanjuti melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mulai dijelaskan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kebolehan “Dual Banking System”. Dan Tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah melalui mekanisme “Spin Off”menuju murni syariah; (2) Transformasi perubahan undang-undang perbankan syariah dari dual banking system ke spin off masih belum berjalan dengan baik. Hambatan utama dari sulitnya pelaksanaan spin off ini adalah kinerja keuangan unit usaha syariah yang belum bagus, sehingga unit usaha syariah kekurangan modal dan aset. Sedangkan salah satu strateginya adalah memperbaiki kinerja keuangan dari bank umum konvensional yang memiliki UUS tersebut dengan menggunakan analisis SWOT; (3) Implikasi transformasi dari Dual Banking System ke Spin-Off Terhadap Masa Depan Bank Syariah Di Indonesia, bahwa aktivitas di perbankan syariah era modern ini masuk dalam kategori hajjiyah, Yaitu dalam rangka mewujudkan pemeliharaan harta (hifzh al-mal) yang berkeadilan dan memberikan ketenangan bagi para investor serta nasabah guna menghindari kesempitan dan kesulitan dalam beraktifias ekonomi secara umum. Selanjutnya, produk dan jasa yang ditawarkan perbankan syariah pun selayaknya memberikan jaminan kehalalan serta kenyamanan dan menghilangkan keragu-raguan kepada nasabah, investor dan pada pelaku usaha lainnya. Karena berada pada hajjiyah inilah, pelaksanaan dan pengaturan spin off ini selayaknya di dukung dan di cari solusi untuk penyempurnaannya guna menjamin masa depan bank syariah di Indonesia yang layak dan berdaya saing serta berkemajuan, hal ini sesuai kaidah hukum ekonomi baru yang peneliti lahirkan, yaitu Tidak ada jalan yang paling progresif untuk mengembangkan bank syariah kecuali dengan kebijakan spin-off. Di akhir, peneliti memberikan tiga opsi: (1) amandemen Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah atau yudicial review terutama pasal 68; (2) melakukan merger beberapa unit usaha syariah yang berada pada pulau yang sama; (3) penerapan Sharia Corporate Government Banking System