Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Bandung

Penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial berupa memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian. Seperti yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengatan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatnya angka tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Bandung membuat masyarakat merasa tidak aman. Penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum terutama kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan sangat begitu diharapkan guna memberantas peningkatan angka kejahatan khususnya tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan yang diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal tersebut telah mengatur unsur-unsur dan sanksi dari tindak pidana tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tiga hal, Pertama untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan huku, Kedua untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana tersebut, Yang terakhir yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh kepolisian Polrestabes Bandung, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif analisis, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, skunder, dan tersier. Teknik pengumpuulan data yang digunakan adalah sudi kepustakaan, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Penegakan hukum, Tujuan dan Fungsi Hukum, Tindak Pidana, Asas legalitas dan Pemidanaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan diwilayah hukum Polrestabes Bandung dilakukan sesuai dengan SOP (standar oprasional prosedur), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang peyidikan tindak pidana. Kedua Adapun kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum dalam tindak pidana ini adalah sulitnya mencari alat bukti di TKP (tempat kejadian perkara) dan masyarakat yang apatis dan kurang kooperatif dalam membantu pihak kepolisian. Ketiga Upaya yang dilakukan yaitu dengan upaya preventif, pre-emtif dan represif serta secara rutin melakukan evaluasi kinerja penyidik demi memberi segala upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum baik kepolisian itu sendiri maupun dari luar