Perceraian di luar sidang pengadilan agama: Studi kasus di Desa Saguling Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat

Ketentuan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasarkan pada ketentuan fiqh dan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 merupakan undang-undang yang mengatur tentang tata cara perkawinan dan perceraian. Pasal 115 KHI menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Tetapi di Desa Saguling terjadi perceraian yang dilakukan masyarakatnya di luar sidang Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor penyebab perceraian di luar Sidang Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Saguling, (2) proses perceraian yang dilakukan di luar Sidang Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Saguling, (3) dampak perceraian di luar Sidang Pengadilan Agama terhadap keluarga yang bercerai. Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sesuai dengan UUP No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta KHI dibuat untuk memberikan kemaslahatan dalam perkawinan dan perceraian. Dengan demikian idealnya seluruh warga negara mematuhi aturan-aturan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (case study), dengan sumber data primernya 16 pelaku percraian di luar Pengadilan Agama, tokoh masyarakat, Amil Desa Saguling yang ditunjuk oleh KUA Desa Saguling, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama adalah faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pemahaman terhadap agama, faktor jarak yang jauh dengan Pengadilan Agama. Proses perceraian di luar sidang Pengadilan Agama di Desa Saguling dilakukan dengan dua cara: pertama perceraian yang dilakukan di depan Amil dan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, kedua perceraian yang dilakuakan secara kekeluargaan dengan jalan komunikasi atau kesepakatan antara kedua belah pihak untuk bercerai. Dampak perceraian di luar sidang Pengadilan Agama terhdap keluarga adalah (a) dampak terhadap suami isteri, seperti kewajiban memelihara dan mendidik anak, memberikan nafkah, (b) dampak terhadap anak terganggunya psikologisnya, kurang mendapatkan kasih sayang, kurang terperhatikan masalah pendidikannya, cenderung memiliki masalah seperti pendiam, merasa minder, kurang mendapatkan perlindungan dari orang tua, dan kurang terjamin masalah nafkahnya (c) dampak terhadap harta bersama, dalam hal ini harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama