Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tentang nafkah iddah cerai talak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan penentuan Nafkah Iddah Ceria Talak pada putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2637/Pdt.G/2017/PA.Cmi dengan Pengadilan Tinggi agama Bandung Nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dalam perkara serta para pihak yang sama. Tulisan ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa untuk menyelesaikan suatu perkara dengan adil dan tepat, maka Hakim harus cermat dan obyektif mengenai duduk perkaranya. Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak menerima suatu keputusan pengadilan tingkat pertama karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan upaya hukum banding, agar putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dapat diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding sebagaimana termuat dalam pasal 188 HIR. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, Kedua, Metode Pengambilan Hukum yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, Ketiga, analisis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Content Analiysis (analisi isi) terhadap putusan nomor 2637/Pdt.G/2017/PA.Cmi dan nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif serta menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dan studi dokumen. Dari data yang terhimpun dapat dianalisis, bahwa dalam membuktikan Penggugat dalam mendapatkan hak-hak nya akibat perceraian majaleis Hakim menilai bahwa perceraian ini di ajukan atas kehendak Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan Penggugat dalam Rekonpensi Nusyuz. Maka oleh karena itu tergugat dalam Rekonpensi harus membayar Nafkah selama Iddah dan Mut’ah sesuai kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 78 Undan-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Maka keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam menentukan Nafkah Iddah sudah sesuai dengan Hukum Keluarga Islam serta dipandang layak dan telah memenuhi rasa keadilan serta sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat dalam Rekonpensi