Penyerapan anggaran pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Badung tahun 2014-2018

Penyerapan anggaran merupakan gambaran kemampuan pemerintah melaksanakan sekaligus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karenanya, penyerapan anggaran menjadi tolak ukur keberhasilan dari suatu instansi pemerintah dalam merencanakan dan juga merealisasikan anggaran sesuai PMK No. 258 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja. Dalam peraturan tersebut disebtkan bahwa instansi harus melakukan penyerapan anggaran paling sedikit 95%. Tetapi, terhitung dari tahun 2014-2018 Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung penyerapan anggarannya masih kurang dari 95%. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penyerapan anggaran pada Dinsosnangkis Kota Bandung Tahun 2014-2018 dengan mengacu pada empat dimensi yakni bagaimana perencanaan anggarannya, bagaimana proses pembahasan anggarannya, bagaimana proses tendernya, dan bagaimana penggunaan anggaraannya. Peneliti menggunakan teori penyerapan anggaran dari Abdul Halim. Dalam teori ini, variable memiliki 4 dimensi yang diteliti, yakni lemahnya perencanaan anggaran, lamanya proses pembahasan anggaran, lambannya proses tender dan ketakutan dalam menggunakan anggaran. Metode yang peneliti gunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang mana teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, studi kepustakaan, dan tringulasi. Serta untuk teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Hubermen. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran di Dinsosnangkis Kota Bandung belum berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya pegawai yang belum faham terkait targetan yang harus dicapai dan juga tidak memperhatikan RPJMD yang merupakan acuan dalam merencanakan anggaran. Proses pembahasan sudah baik karena ketika pagu sudah ada dan usulan-usulan telah masuk dalam perencanaan anggaran, maka akan diadakan rapat yang diikuti oleh berbagai pihak termasuk pimpinan dinas, dan untuk pelaksanaan rapat tersebut biasanya 2 minggu sehingga di awal bulan januari anggaran sudah dapat digunakan. Dalam hal proses tender belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya masalah dalam ketersediaan barang, spesifikasi pengada barang dan juga barangnya, dan sebelum tender secara elektronik ada hambatan secara teknis yakni prosesnya rumit. Dan yang terakhir, dimensi ini sudah berjalan baik karena kebanyakan dari pegawainya tidak merasa takut dalam menggunakan anggaran, sebab mereka menggunakan anggarannya sesuai dengan aturan dan DPA