Optimalisasi perlindungan hak reproduksi perempuan dalam konstruksi hukum Islam dan hukum nasional: Studi atas Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)

Pada dasarnya perlindungan hak reproduksi perempuan telah diatur dalam hukum Islam maupun hukum nasional. Namun dalam praktiknya, optimalisasi perlindungan hak reproduksi perempuan masih perlu banyak perbaikan bahkan rekonstruksi ulang terhadap pemahaman pemenuhan reproduksi perempuan di tengah masyarakat. Untuk itu, perlu banyak peran dari seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat dalam perlindungan hak reproduksi perempuan. Tidak hanya melalui perseorangan, masyarakat bisa berperan melalui lembaga atau organisasi yang bergerak terhadap optimalisasi perindungan hak reproduksi perempuan. LKKNU sebagai salah satu wujud dari kesadaran masyarakat yang mengoptimalkan pergerakannya pada terwujudnya kemaslahatan dalam keluarga, dimana salah satu fokusnya adalah dalam upaya optimalisasi perlindungan hak reproduksi perempuan. Penelitian ini bertujuan mengetahui konsep hak reproduksi perempuan dalam hukum Islam dan hukum nasional, peran LLKNU dalam upaya perlindungan hak reproduksi perempuan di Indonesia, dan tinjauan maqashid al-Syari’ah terhadap upaya optimalisasi hak reproduksi perempuan yang dilakukan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berarti metodologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Adapun sumber data primernya salah satunya adalah buku karya Masdar Farid Mas’udi yang berjudul Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqh Pemberdayaan), data program kerja yang dilakukan oleh LKKNU, dan hasil kuesioner kepuasan peserta yang pernah mengikuti kegiatan LKKNU. Kemudian dianalisis menggunakan maqashid al-syari’ah sebagai alat peninjau terhadap optimalisasi upaya apa saja yang dilakukan oleh LKKNU terhadap pemenuhan perlindungan hak reproduksi perempuan. Hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwa konsep hak reproduksi perempuan dalam hukum Islam meliputi:1) Hak menentukan pernikahan; 2) Hak menikmati hubungan seksual; 3) Hak menolak hubungan seksual; 4) Hak menentukan kehamilan; dan 5) Hak menceraikan pasangan. Adapun hak reproduksi perempuan dalam hukum nasional meliputi: 1) Hak memperoleh pelayanan kesehatan; 2) Hak reproduksi dilindungi oleh ham; 3) Hak memperoleh kesehatan reproduksi; 4) Hak masyarakat dalam berperan serta menjamin hak reproduksi perempuan; dan 5) Hak reproduksi bagi pekerja/buruh perempuan. Peran LKKNU dalam pengoptimalisasian perlindungan hak reproduksi perempuan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu lembaga dibawah naungan Nahdlatul Ulama yang sejalan beriringan dengan pemerintah melalui ketentuan dalam hukum positifnya maupun dalam hukum Islam dan sudah sesuai dengan konsep maqashid al-syari’ah