Hak ahli waris yang beragama Islam atas harta waris dari pewaris yang beragama Hindu: Study penetapan Pengadilan Agama Badung no 4/pdt.p/2013/pa.bdg

Salah satu masalah yang biasa timbul adalah permasalahan mengenai perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Dalam hukum islam dan hukum perdata telah ditegaskan bahwa orang yang berbeda agama tidak bisa terjadi hubungan waris-mewarisi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta hukum dalam penetapan nomor: 4/Pdt.P/2013/Pa.Bdg, untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Badung dalam menetapkan perkara nomor: 04/Pdt.P/2013/PA.Bdg, dan untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim pada penetapan nomor 4/Pdt.P/2013/Pa.Bdg. Penelitian ini berfokus pada realitas penetapan Pengadilan Agama Badung dalam menetapkan perkara dengan menggunakan pendapat Abu Hanifah dengan memakai prinsip Maqasid al-Syariah yaitu cara menyimpulkan dengan hukum memperioritaskan kemaslahatan manusia, sehingga terkadang ada teks kontradektif dengan nalar, namun nalar diutamakan dengan pertimbangan bahwa ada kemaslahatan yang terdapat didalamnya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah content analysis yang masuk dalam sebuah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu salinan penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor 04/Pdt.P/2013/PA.Bdg. Adapun data sekundernya adalah berbagai kitab, buku-buku artikel, serta penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis tentang waris beda agama. Penulis dalam penelitian ini menggunakan Teknik study dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi terhadap salinan putusan, serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 04/Pdt.P/2013/PA.Bdg. Setelah melakukan penelitian terhadap penetapan tersebut didaptkan fakta yaitu Ibu sebelumnya beragama Islam kemudian meninggal dunia dalam keadaan non muslim sementara kerabat terdekatnya tetap memeluk agama Islam, maka hakim mempertimbangkan secara materiil kerabat muslim tersebut tetap menjadi ahli waris, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil pendapat Muadz bin Jabal, Mu’awiyah, Al Hasan, Ibnul Hanafiyah, Muhammad bin Ali dan Al Masruq yang bersandar pada hadits Nabi Muhammad. Metode penafsiran yang digunakan dalam putusan ini adalah metode penafsiran teleologis dan sosiologis