Peran mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM Kabupaten Majalengka dihubungkan dengan Pasal 7 Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2014

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pasal 7 Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi yang menjelaskan tentang tugas mediator Hubungan Industrial (HI) bukan hanya menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Dengan banyaknya jumlah tugas yang dimiliki mediator HI ini tidak sebanding dengan banyaknya jumlah mediator HI yang ada di Kabupaten Majalengka yang hanya memiliki 1 (satu) mediator HI saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran mediator HI dalam penyelesaian perselisihan HI, untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi mediator HI dalam menyelesaikan perselisihan HI serta untuk mengetahui bagaimana upaya mediator HI dalam menyelesaikan perselisihan HI di Disnaker, Koperasi dan UKM Kab. Majalengka. Penelitian ini menggunakan metode explanatory, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan posisi atau kedudukan mediator HI serta kaitannya dengan pasal 7 Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2014. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu, kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, yang mana hukum harus mampu menjamin keberlangsungan HI untuk mengontrol pihak pengusaha dari kesewenang-wenangan untuk tetap memberikan hak kepada para pekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini ialah peran mediator HI di Disnaker Kab. Majalengka dalam penyelesaian perselisihan HI ini bukan hanya menyelesaikan perselisihan sebagaimana mediator biasa, tetapi juga harus melakukan ketiga tugas yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2014. Kendala yang dihadapi mediator HI ialah kurangnya sarana prasana penunjang yang memadai, tidak adanya regenerasi mediator, serta tidak ada tenaga asisten yang menyebabkan semua tugas dilakukan hanya oleh satu mediator saja. Upaya yang dilakukan mediator HI ialah dengan melakukan pendekatan terhadap HRD dan Serikat buruh untuk ikut BIMTEK, menerima konsultasi via medsos serta melakukan penguatan LKS Bipartit