Tinjauan kriminologi terhadap Human Trafficking di wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Barat

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan masuk dalam kategori pelangaran HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 yang merupakan bentuk kejahatan yang masuk kategori transnational organized crime. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan dengan menganalisis dari segi kriminologi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut. Dengan Kriminologi dapat mengetahui sebab timbulnya kejahatan dan keadaan yang pada umumnya turut memengaruhi timbulnya kejahatan tersebut maka akan memudahkan juga untuk memberantas kejahatan tersebut. Penelitian ini bertujuan utuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya human trafficking juga upaya penanggulangan human trafficking di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta mengetahui relevansi faktor terjadinya human trafficking dengan upaya penanggulangan human trafficking. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Serta menggunakan pendekatan pendekatan kriminologis yaitu pendekatan dilakukan dengan cara mengadakan penelitian mencari gejala-gejala penyakit masyarakat dan gejala sosial masyarakat lainnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kriminologi dari Edwin H. Sutherland yang ia namakan sebagai “teori asosiasi diferensial” bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Dalam teori kriminologi ini terdapat berbagai perspektif yaitu diantaranya dalam perspektif biologis, sosiologis dan psikkologi. Teori motif dari Abraham Maslow bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, kejahatan terjadi karena adanya motif atau dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor baik dari segi internal maupun eksternal yang belum dapat diatasi hingga tuntas sehingga tindak pidana human trafficking sulit untuk diberantas. Terdapat beberapa upaya penangulangan dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, diantaranya upaya preventif yaitu pencegahan melalui penanaman moral dan spiritual serta melakukan pengawasan ditempat rawan tejadinya kejahatan, dan upaya represif yaitu dengan membongkar kejahatan dan memberikan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun relevansi faktor terjadinya human trafficking edngan upaya penanggulanannya dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat dapat dilihat dari substansi hukum, struktur/pranata hukum, budaya hukum