Disparitas putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 6982/Pdt.G/PA.Cmi dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 203/Pdt.G/PTA.Bdg tentang (Hadhanah)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disparitas putusan antara putusan PA Cimahi dengan putusan PTA Bandung yang memeriksa perkara yang sama yaitu perkara hak asuh anak (hadhanah). Gugatan Perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim PA Cimahi dan menyatakan hak asuh anak tetap berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ayahnya. Kemudian Penggugat mengajukan banding ke PTA Bandung dan gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh Penggugtat dikabulkan oleh Majelis Hakim PTA Bandung, sehingga hak asuh anak (hadhanah) jatuh kepada pengasuhan Penggugat selaku ibunya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim, landasan hukum, metode penemuan hukum yang digunakan oleh masing-masing majelis hakim dalam memutuskan perkara yang sama dan implikasi hukum akitbat disparitas kedua putusan tersebut. Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa putusan pengadilan memiliki dimensi ganda yaitu putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum yang kongkrit serta merupakan wujud penggalian dan penemuan hukum oleh hakim. Dalam proses pengambilan keputusannya, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analisys) dengan pendekatan komparatif terhadap putusan Nomor 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi dan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa disparitas antara putusan PA Cimahi dan putusan PTA Bandung dilatarbelakangi oleh perbedaan dasar pertimbangan, landasan hukum, dan metode penemuan hukum. Dasar pertimbangan Majelis Hakim PA Cimahi, mempertimbangkan bahwa pola pengasuhan Tergugat sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan anak dan mengenyampingkan kesakisan Penggugat yang hanya dapat menghadirkan seorang saksi. Sedangkan Majelis Hakim PTA Bandung mempertimbangkan perihal kesaksian bahwa Pembanding tidak terbuki melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dan berkelakuan buruk terhadap kedua anaknya, Terbanding mempersuli Pembanding untuk bertemu dengan anaknya dan usia kedua anak belum mumayyiz. Landasan hukum yang diterapkan oleh PA Cimahi adalah pasal 2 dan pasal 14 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 35 tahun 2014. Sedangkan landasan hukum yang diterapkan Majelis Hakim PTA Bandung yaitu pasal 105 huruf (a) KHI dan Hadist Rasulullah SAW yang artinya “Engkau berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan lelaki lain” (H.R At-Tirmidzi, Al-Baihaki dan Al-Hakim). Metode penemuan hukum yang digunakan PA Cimahi adalah Metode Interpretasi Sosiologis, sedangkan Majelis Hakim PTA Bandung menggunakan Metode Interpretasi Subsumptif. Implikasi hukum akibat terjadinya disparitas kedua putusan tersebut yaitu putusan PA Cimahi batal demi hukum karena lahir putusan yang tingkatnya lebih tinggi yaitu PTA Bandung