Pelaksanaan penyelesaian sengketa perjanjian pinjam meminjam Unit Pengelola Kegiatan (Kreditur) dengan Kelompok Masyarakat (Debitur) dihubungkan dengan KUHPerdata: Studi kasus di Kecamatan Gunungtanjung

Perjanjian di dalam hukum Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Pada pasal 2 Surat Perjanjian Kredit Unit Pengelola Kegiatan disebutkan bahwa “kredit akan dibayarkan dalam jangka waktu 10 bulan setiap tanggal 7 sampai lunas sebagaimana jadwal angsuran sudah terlampir, Debitur harus membayar angsuran pada tanggal yang 7”. Namun pada kenyataannya ada salah satu nasabah yang terlambat bahkan tidak melaksanakan angsuran yang mana hal tersebut sudah jelas debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya dan dianggap wanprestasi, sehingga terjadilah sengketa antara UPK (Kreditur) dengan kelompok Masyarakat (Debitur) yang harus segera di selesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan mengkaji tentang Bagaimana prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa kredit macet Unit Pengelola Kegiatan (UPK), apa saja kendala yang dihadapi Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dan upaya yang dilakukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Kreditur dan Kelompok Masyarakat sebagai Debitur dalam melaksanaan penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam Pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara berhak hidup layak terlepas dari jurang kemiskinan. kemudian teori kepastian hukum menyebutkan bahwa adanya aturan yang bersifat individu/umum lalu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kemudian dilakukanlah perjanjian yang menimbulkan Akibat hukum yang menjadi sumber lahirnya hak dan kewajiban antara para pihak. Namun pada akhinya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya yang menimbulkan wanprestasi. Hal ini pun harus diselesaikan oleh para pihak melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan Perundang-Undangan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut penelitian penulis, dan metode Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui observasi, studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dalam menyelesaikan sengketa kredit macet, pihak UPK Kecamatan Gunungtanjung sebagai kreditur dengan kelompok masyarakat sebagai debitur dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu: Tahap penyelesaian secara persuasive; Pemberian surat peringatan (somasi); dan Eksekusi. Kemudian kendala yang dialami adalah Debitur tidak beritikad baik; Telah terjadinya bencana longsor di wilayah tersebut; dan Debitur mengalami masalah ekonomi. Untuk menangani kendala tersebut, Kreditur melakukan upaya yaitu; Melakukan negosiasi; dan melakukan rescheduling/ restrukturing kredit dan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh pihak UPK Kecamatan Gunung Tanjung