Tinjauan yuridis mengenai pelaksanaan roya pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dihubungkan dengan UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

Pencoretan hak tanggungan (Roya) diatur dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Sehingga roya hak tanggungan wajib dilakukan bagi debitur yang sudah berhasil melunasi hutang-hutangnya terhadap Bank. Namun dalam kenyataannya masih ada ditemukan debitur yang tidak segera melakukan pengajuan roya disaat sudah melakukan pelunasan piutang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap nasabah yang tidak segera melakukan pengajuan roya, mengetahui bagaimana pelaksanaan pencoretan hak tanggungan (roya) pada kantor pertanahan kota bandung dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pihak BPN maupun debitur dalam proses pencoretan hak tanggungan (Roya). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang digambarkan secara deskriptif analistis. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi dari undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menjadi belum efektif dalam mengatur pelaksanaan roya hak tanggungan di Badan Pertanahan kota Bandung dikarenakan pihak debitur tidak segera mengajukan permohonan roya. Guna menyikapi hal itu Kepala BPN mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan adalah adanya kendala internal dan kendala eksternal yang terdapat pada kantor Badan Pertanahan kota Bandung hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pertanahan kepada masyarakat tentang roya hak tanggungan