Perspektif siayasah dusturiyah tentang pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap pemerintah desa Pelitaasih

Penelitian ini berawal dari pemikiran akan pentingnya suatu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD yang di atur dalam UU Desa No. 6 Tahun 2016 dalam pasal 55 poin c. Dimana BPD berwenang untuk mengawasi kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan akan tetapi dalam realitasnya, fungsi pengawasan seringkali tidak berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemilihan anggota BPD di Desa Pelitaasih, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anggota BPD dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan untuk mengetahui bagaimana solusi terhadap implementasi fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa sesuai dengan perdes No1 Tahun 2018 dalam aplikasi siyasah Dusturiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai fakta-fakta yang di sertai analisis yang kuat, dengan pendekatan sosiologis yuridis dan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dimasyarakat. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan anggota BPD, untuk mengetahui sejauhmana pemahaman anggota BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa di desa Pelitaasih, serta mengetahui solusi terhadap sejauhmana anggota BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam aplikasi siyasah Dusturiyah. Berdasarkan hasil analisis bahwa mekanisme pemilihan anggota BPD dilakukan secara musyawarah perwakilan atau demokrasi perwakilan. Pemahaman anggota BPD dalam segi pengawasan hanya saja sebatas pengawasan fisik saja seperti halnya dalam pembangunan kalau pengawasan dalam segi administratif itu masih kurang, solusi untuk fungsi pengawasan ini supaya baik adakalanya diadakan suatu musyawarah keika melakasanakan suatu program-program yang akan dilaksanakan seperti halnya musdes,musdus itu setiap 2 minggu sekali dan musrembang setiap 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali dan di adakannya sarjana pendamping desa untuk membantu anggota BPD dalam mengawasi di ke administrasian, juga meningkatkan keilmuan anggota BPD dalam tingkat Pendidikan