Penyertaan tanah Wakaf sebagai modal dalam pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum pada pembangunan jalan tol Cikopo-Palimanan

Berdasarkan Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, tanah wakaf dapat disertakan sebagai modal dalam pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum. Akan tetapi, dalam penerapanya aturan tersebut belum dapat diterapkan karena terkendala oleh empat kendala yaitu adanya disharmonisasi norma hukum penyertaan tanah wakaf sebagai modal dalam pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum, adanya perbedaan pendapat terkait hukum ruishlag tanah wakaf yang masih dapat dimanfaatkan sebagai modal dalam pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum dan perbedaan pendapat dalam memahami kalimat “manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama”, dan adanya sebagian Nazhir, Investor dan Anggota BWI yang turut menghambat terwujudnya penyertaan tanah wakaf sebagai modal dalam pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran untuk semua pihak terkait wakaf yang menginginkan terwujudnya penyertaan tanah wakaf sebagai modal dalam pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum sehingga penyertaan tanah wakaf sebagai modal dalam pembangunan infrastruktur dapat terwujudkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian terhadap bahan-bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier dengan pendekatan sejarah dan studi komparatif. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis yaitu teori negara hukum sebagai grand theory, teori perjanjian middle theory, dan teori kepastian hukum sebagai applied theory. Hasil dari penelitian ini berupa analisis kendala yang dapat menghambat penyertaan tanah wakaf sebagai modal dalam pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum serta penyelesaian kendala tersebut, sehingga penyertaan tanah wakaf sebagai modal dalam pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum dapat terealisasikan