Syarat poligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 5 tentang perkawinan dan rancangan Qanun Aceh tahun 2019 pasal 49 tentang hukum keluarga

Poligami atau dalam pengertian nya beristri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan yang sampai saat ini masih ada perdebatan panjang dan tidak menemukan titik temu nya. Karena masih banyak yang pro dan kontra terhadap pernikahan poligami ini, poligami merupakan tradisi zaman dulu sebelum adanya islam datang. Dan ketika islam datang, islam menyempurnakan dan mengatur praktik poligami. Banyak orang yang salah dalam mengartikan kebolehan berpoligami. Seperti di Negara muslim lainnya di Indonesia praktek poligami pun masih dalam perdebatan panjang. Hal ini aturan poligami sudah diatur dalam Hukum Keluarga di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkwinan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1. Syarat poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 tentang Perkawinan, 2. Syarat poligami menurut Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 pasal 49 tentang Hukum Keluarga, 3. Analisis perbandingan syarat poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 tentang Perkawinan dan Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 pasal 49 tentang Hukum Keluarga. Penelitian ini menggunakan penelusuran pustaka dengan studi kualitatif, yang diperoleh melalui studi pustaka, dan meliputi penelitian terhadap buku-buku yang dianggap menjadi sumber dari penulisan ini. Jenis data penelitian meliputi data primer dan sekunder sebagai penunjang primer adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga. Hasil penelitian menunjukan 1. Poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di perbolehkan asalkan tidak merujuk pada kemadharatan wanita dan mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan tersebut. 2. Dalam rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 juga mengatur dalam bidang perkawinan juga, termasuk perkawinan poligami dan disini perkawinan poligami diperbolehkan dan hukum nya bukan wajib, jika ingin berpoligami maka ikuti aturan nya. 3. Perbandingan antara UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan Racangan Qanun Aceh Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga berbeda jika ditinjau dari sisi kemashlahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam poligami. Yang dimana diantara dua aturan tersebut yang lebih mashlahat yaitu Undang-undang Perkawinan karena isi tersebut sudah memberikan kejelasan untuk seorang suami yang ingin berpoligami