Pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bandung

Langkah Indonesia sebagai Negara Hukum salah satunya adalah meratifikasi Convention On The Right Of Person Disabilities menjadi Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD di Indonesia sehingga melahirkan Undang Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang disabilitas. Undang Undang tersebut mengatur hak-hak bagi penyandang disabilitas yang perlu dipenuhi salah satunya adalah hak pendidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 huruf (E) dan diperjelas pada pasal 10 huruf (a) bahwa hak pendidikan bagi penyandang disabilitas meliputi hak pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Disabilitas merupakan kelompok orang yang memiliki keterbatasan secara fisik, intelektual, sensorik dan mental menyebabkan kesulitan dalam berinterkasi sosial. Namun, pada faktanya di Kabupaten Bandung masih ada saja para penyandang disabilitas yang belum terpenuhi hak pendidikannya secara menyeluruh. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisa implementasi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, hambatan dan upaya agar terpenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di kabupaten bandung. Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa ciri Negara hukum adalah memenuhi segala hak-hak asasi manusia (non disabilitas atau disabilitas) dan mengakui bahwa para penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak sehingga perlu dipandang sama derajatnya atau tidak diskriminasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Metode deskriptif analisis dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan studi pustaka. Kemudian di lakukan pengolahan data dengan memahami dan merumuskan kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Hasil yang diperoleh bahwa implementasi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bandung dilakukan melalui pendidikan inklusif, yaitu menerima siswa penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan hak pendidikan disekolah umum/reguler yang ada di kabupaten bandung tanpa terkecuali, adapun hambatannya adalah pertama, keluarga yang merasa memiliki aib ketika mempunyai anak disabilitas yang secara hakikatnya harus dilindungi dan dipenuhi segala hak-hak penyandang disabilitas seperti hak pendidikan. Kedua, sekolah umum/reguler yang belum tersedia seperti sarana dan prasana serta kurangnya pemahaman guru pendamping khusus dan ketiga lingkungan sekitar yang terkadang memandang stigma negatif bagi penyandang disabilitas. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak kabupaten Bandung adalah menjaring dan melakukan sosialiasi bimtek (bimbingan teknis) dalam menjaga dan memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas