Analisis yuridis faktor penyebab tingginya perceraian di Pengadilan Agama Ciamis

Sepanjang tahun 2017-2019 perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis terus mengalami peningkatan. Dilihat dari rekapitulasi perbandingan keadaan perkara Pengadilan Agama se- Jawa Barat, jumlah perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ciamis setiap tahunnya, terus bertumbuh dan menyusul Pengadilan Agama setingkatnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat asas mempersulit perceraian seolah-olah tidak mampu menekan angka perceraian. Perceraian yang seharusnya sebagai pintu darurat dibolehkan terjadi namun sebisa mungkin untuk dihindari. Akan tetapi sayangnya, orang yang bercerai ke Pengadilan Agama Ciamis semakin banyak dan bertambah setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui faktor yang menyebabkan peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis; mengetahui dan menjelaskan analisis yuridis yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Ciamis. Penelitian ini berangkat dari Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terkait alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perceraian. Sebagaimana dalam penelitian ini, penting untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab tingginya perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ciamis. Peneliti menggunakan desain penelitian dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Seperti: studi dokumen, studi pustaka, dan wawancara. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab meningkatnya jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis sepanjang tahun 2017-2019 terjadi karena faktor ekonomi keluarga yang menimbulkan perselisihan secara terus menerus antara suami istri, adapun hal lain yang melatarbelakangi banyaknya perceraian timbul juga karena kurang cukupnya kesadaran hukum masyarakat, rapuhnya ikatan perkawinan oleh tekanan mempengaruhi tekad untuk menyudahi penderitaan adapun akibat dari perceraian kurang begitu menjadi pertimbangan. Adapun dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berijtihad dengan menggali suatu dalil (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) “Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh mendatangkan madharat”. Dalam memutuskan faktor ekonomi yang sebagian besar menjadi dalang timbulnya perceraian dikembalikan kepada akibatnya. Maka alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara menggunakan pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI KHI yang menjelaskan bahwa antara suami istri terus menerus berselisih dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga