Pelecehan seksual terhadap Anak menurut Undang-Undang no. 35 tahun 2014 dan Qanun Aceh no. 6 tahun 2014

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelecehan anak dan menjadikan anak sebagai objek seksual. Maka dari itu demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, pemerintah di Indonesia memberlakukan aturan terhadap seseorang sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Regulasi tentang pelecehan seksual terhadap anak ini diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui Pelecehan Seksual terhadap Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Qanun aceh No. 6 Tahun 2014; 2) Mengetahui bagaimana analisis dalam kedua undang-undang tersebut berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis; 3) Mengetahui segi perbedaan dan persamaan Pelecehan Seksual dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan “teori konsep Maslahah”. Mashlahah merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif, metode ini memahami beberapa buku atau jurnal dengan menggunakan beberapa metode penafsiran. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yang sumber datanya didapat dari pustaka atau buku-buku. Lalu dianalisi dengan menggunakan deskriptif kualitatif komparatif. Hasil penelitian dalam skripsi ini diantaranya yang pertama, sanksi dari perbuatan pelaku pelecehan seksual terhadap anak memiliki perbedaan, jika di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sanksi yang dikenakan untuk pelaku yakni sanksi penjara dan denda berupa uang, sedangkan di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 sanksi yang dikenakan untuk pelaku yakni sanksi ‘Uqubat Ta’zir cambuk, sanksi penjara, dan denda berupa emas murni. Kedua, dilihat dari pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis kedua aturan ini memiliki pertimbangan hukum yang berbeda, jika dalam Undang-Undang pertimbangan hukumnya dilihat dari hukum atau aturan sebelumnya, jika dalam Qanun Aceh selain dilihat dari hukum sebelumnya juga melihat hukum dari ketentuan Allah SWT. Ancaman hukuman ini memberikan maslahah kepada seluruh masyarakat Indonesia, aturan ini bisa memberikan efek jera terhadap pelaku, serta memperingati seseorang untuk berperilaku baik dan menghindari perilaku buruk. Sanksi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 memberikan maslahat kepada seluruh masyarakat Indonesia, sedangkan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dalam kemashlahatan nya lebih dikhususkan kepada masyarakat Aceh yang mayoritas agama Islam