Pelaksanaan fungsi representasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dalam moratorium pemekaran Kabupaten Bandung Timur dihubungkan dengan UU.no.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Pasal 258 huruf h dan i, mewajibkan DPD untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diwakilinya, serta wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam kasus pemekaran Kabupaten Bandung Timur hal tersebut tidak terlaksana karena DPD cenderung belum menyampaikan pertanggungjawabannya, serta tindak lanjut aspirasi yang tidak membuahkan hasil karena presiden dan kemendagri masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi representasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam moratorium pemekaran Kabupaten Bandung Timur. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait pelaksanaan fungsi representasi dalam moratorium pemekaran Kabupaten Bandung Timur. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengatasi kendala pelaksanaan fungsi representasi dalam moratorium pemekaran Kabupaten Bandung Timur. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Teori perwakilan dan teori kepastian hukum. Pasal 258 huruf h dan i UU.No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data penelitian adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian lapangan, dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama pelaksanaan fungsi representasi DPD dalam moratorium pemekaran Kabupaten Bandung Timur tidak terlaksana, dikarenakan DPD tidak dapat menyampaikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Kedua kendala yang dihadapi oleh DPD adalah aspirasi yang telah disampaikan tidak membuahkan hasil, fungsi-fungsi DPD yang lemah serta belum diaturnya mekanisme pelaksanaan fungsi representasi dalam UU.No.17 Tahun 2014, tidak adanya solusi dari DPD selagi moratorium masih diberlakukan. Ketiga upaya yang dapat dilakukan oleh DPD untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memperjuangkan amandemen ke-lima UUD NRI 1945 diikuti pengaturan mekanisme perwakilan dan kewajiban penindaklanjutan aspirasi yang disampaikan oleh DPD bagi presiden dan pihak terkait melalui revisi UU.No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta dengan memperjuangkan aspirasi pembangunan infrastruktur dan perbaikan pelayanan publik melalui pengajuan rancangan undang-undang, dan program legislasi nasional