Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan olahan dalam perspektif hukum ekonomi syariah

Perlindungan konsumen adalah kepastian hukum untuk kenyamanan dan keamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pangan merupakan salah satu kebutuhan utama manusia sehingga kualitas dan kuantitas suatu produk harus diperhatikan pelaku usaha karena akan melibatkan konsumen sebagai pemakai atau pengguna. Penemuan bahan berbahaya dalam pangan olahan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan menunjukan ketidak pahaman dan kelalaian pelaku usaha dalam menjaga keamanan produk pangannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk, 1) memahami kualifikasi produk pangan yang baik dikonsumesi menurut LPPOM. 2) menggambarkan bagaimana bentuk perlindungan konsumen menurut BPSK dan tindakan BPOM terhadap penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan olahan. 3) pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen mengenai penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan olahan. Kerangka penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan olahan dengan perspektif hukum ekonomi syariah dan bentuk perlindungan konsumen menurut BPSK dan BPOM. Penggunanaan metode dalam penelitian ini ialah kualitatif-deskriptif. Dengan sumber data primer yang diperolah dari wawancara dengan pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bandung dan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan Bandung, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, laman resmi BPOM puspaman.pom.go.id, Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kualifikasi produk pangan yang baik menurut LPPOM ialah yang memenuhi semua kriteria-kriteri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu halal karena dzatnya, cara memperolehnya, memprosesnya, dan minuman yang diharamkan. BPSk akan bertindak jika adanya pengaduan oleh konsumen penyelesaiannya berupa mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Tugas dan wewenang BPOM ialah memberi izin edar produk pangan olahan dan mengawasi dengan dua (2) teknik yaitu teknik pre market dan post market jika ditemukan mengandung bahan berbahaya dalam pangan olahan maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif. Jual beli pangan olahan dengan tambahan bahan berbahaya adalah fasid (rusak) dan dilarang untuk dilakukan jika dilihat dari dalil nash mengenai makanan dan jual beli serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen