Implementasi kebijakan pendampingan Desa di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung

Pendampingan Desa merupakan suatu kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat melalui asistensi, pengarahan, pengorganisasian dan fasilitasi desa di mana salah satu tujuannya ialah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai dengan tujuan diterbitkannya kebijakan pendampingan desa. Misi besar pendampingan desa adalah memberdayakan desa sebagai Self governing community yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Pendampingan Desa di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Kebijakan Pendampingan Desa di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, dan untuk mengetahui solusi-solusi untuk mengatasi hambatan pada pelaksanaan Kebijakan Pendampingan Desa di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung . Teori yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Leo Agustino (2016:133-136) dalam buku Dasar-dasar Kebijakan Publik yang menyatakan terdapat 6 dimensi dalam keberhasilan implementasi kebijakan diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitiaan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan Pengumpulan Data (Data Collection), Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification). Berdasarkan hasil penelitian maka ditarik kesimpulan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan belum tercapai sesuai dengan tujuan dari dirumuskannya kebijakannya ini, dibuktikan dengan masih banyaknya desa yang masih belum dapat mandiri dan berdaya saing, baik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam hal finansial desa, masih kurangnya sumber daya manusia dalam hal kualitasnya, penguatan aktivitas pelaksana sudah dilakukan dengan baik, karakteristik agen pelaksana terkait struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik, kondisi sosial, ekonomi dan politik sangat berpengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan, tanggapan para aktor terhadap kebijakan sudah baik. Hambatan yang muncul ialah desa agak kesulitan untuk beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan baru. Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini