Peran Letnan Kolonel Sutoko pada masa Wehrkreise di Lebaksiuh-Awilega Tasikmalaya pada tahun 1947-1948

Wehrkreise merupakan sebuah pembagian yang dibuat oleh Komandan Divisi Siliwangi A.H. Nasution yang bertujuan untuk melakukan perlawanan kepada pasukan Belanda dalam perebutan kekuasaan di Jawa Barat. Dengan pembagian ini, Letnan Kolonel Sutoko yang awalnya sebagai ketua koordinasi laskar Jawa Barat mendapatkan amanat sebagai ketua wehrkreise III yang membawahi daerah Ciamis, Tasikmalaya Selatan dan Perbatasan Jawa Tengah. Dari sini, Letnan Kolonel Sutoko mengemban amanah dari Jenderal Sudirman untuk mendekati Sewaka yang sudah lebih dulu berpindah dari Kota Tasikmalaya ke Lebaksiuh guna menjalankan pemerintahan Jawa Barat dan mengkoordinir laskar Jawa Barat agar ikut long march ke Yogyakarta Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang kondisi Tasikmalaya saat Agresi Militer dan Peran Letnan Kolonel Sutoko dalam wehrkreise III di Lebaksiuh-Awilega Tasikmalaya tahun 1947-1948. Untuk memahami permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori “Sejarah non-naratif”yang dikemukakan oleh Sartono Kartodirjo yakni “sejarah tidak lagi untuk kaum-kaum berkuasa, namun orag kecil atau kebanyakan juga berperan penting dalam hal itu”. Adapun, metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian sejarah. Langkah-langkah yang diambil dalam metode ini ialah: Pertama, Heuristik. Kedua, Kritik. Ketiga, Interpretasi. Dan Keempat, Historiografi. Dari hasil penelitian ini, peran Letnan Kolonel Sutoko dalam wehrkreise III terbagi menjadi dua peran yaitu: Pertama, menemani Sewaka di Lebaksiuh dan menjalankan pemerintahan sipil Jawa Barat sebagai pemerintahan Republik Indonesia yang masih bertahan di wilayah yang telah dikuasi oleh pasukan Belanda. Kedua, sebagai koordinator laskar-laskar Jawa Barat yang tidak ikut hijrah ke Yogyakarta termasuk Hizbullah yang kemudian menjadi DI/TII, Letnan Kolonel Sutoko berperan dalam membujuk Kartosuwijo untuk hijrah ke Yogyakarta namun Kartosuwirjo menolak ajakan tersebut karena menganggap tidak terikat dengan perjanjian Renville, tidak terikat dengan tetara Siliwangi