Implementasi kebijakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan pemerintah kota Bandung: Studi kasus pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Penelitian ini di latarbelakangi dari Kinerja Pegawai yang di anggap masih kurang optimal melihat Implementasi Kebijakan Penilaian Kinerja Pegawai sebagai suatu proses Implementasi Kebijakan menilai proses hasil kerja pegawai berdasarkan pekerjaan yang di tugaskan kepadanya. Merujuk pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 189 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Tujuan dari Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung melalui Prestasi Kerja dan Kesejahteraan Pegawai. Penilaian Kinerja Pegawai yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan Prestasi Kinerja Pegawai agar kinerja dalam suatu instansi lebih optimal. Penilaian kinerja di gunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah di tetapkan dalam rangka mewujudkan (SKP PNS) dengan bobot 60% dan juga perilaku kerja dengan bobot 40%. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penilaian prestasi kerja dalam menilai hasill kerja PNS. Metode Penilaian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif dimana dalam penelitian yang di lakukan bersifat deskriptif yang menggambarkan fenomena sebenarnya dari kejadian di lapangan. Teknik Pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara Kulaitatif. Penelitian ini menggunakan Teori Van Horn Van Meter yang berdimensi pada Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kinerja, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana Pusat, Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik. Dari Hasil Penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 189 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung belum terlaksana dengan baik, karena di temukan beberapa hambatan tentang kurangnya pengawasan pimpinan, sistem pemberian tunjangan kinerja sehinggan prestasi kinerja pegawai yang cenderung stagnan. Dan upaya untuk penanganan dalam mengoptimalkan Implementasi Kebijakan tersebut telah di lakukan salahsatunya dengan Penggunaan Aplikasi Elektronik Remunisasi Kinerja