Penyerapan anggaran layanan klinik pratama di Badan Narkotika Nasional (BNN) provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019

Meningkatnya korban penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat membuat pemerintah melakukan upaya penambahan fasilitas rehabilitasi milik pemerintah untuk mempermudah korban penyalahgunaan narkoba dalam memperoleh layanan yang diberikan Negara secara gratis. Salah satu fasilitas rehabilitasi yang dimiliki intansi pemerintah adalah Klinik Pratama yang berada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Dengan pembiayaan penuh yang diberikan pemerintah, Klinik Pratama belum mampu menyerap anggaran secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor penghambat yang membuat penyerapan anggaran layanan di Klinik Pratama masih jauh untuk mencapai batas minimal. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menjelaskan bagaimana perencanaan dan pembahasan anggaran, proses tender, serta ketakutan dalam menggunakan anggaran yang menjadi faktor dalam penyerapan anggaran layanan Klinik Pratama Badan narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menggali lebih dalam mengenai bagaimana penyerapan anggaran layanan Klinik Pratama di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019. Teori yang digunakan adalah teori penyerapan anggaran dari Abdul Halim yang terdiri dari empat dimensi yaitu lemahnya perencanaan anggaran, lamanya pembahasan anggaran, lambannya proses tender dan ketakutan menggunakan anggaran dengan teknik pengumpulan data nya adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyerapan anggaran layanan Klinik Pratama di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019 sudah mengalami peningkatan dalam penyerapan anggaran dari tahun 2017 ke 2019. Tidak terserapnya anggaran layanan di Klinik Pratama di sebabkan karena perencanaan target yang masih mengawang awang, kurangnya kerjasama setiap satker atau bidang dalam ketetapatan penbahasan anggaran, ketakutakan menggunakan anggaran ketika juknis belum turun, dan komitmen klien dalam menyelesaikan proses rehabilitasi tidak sampai tuntas