Undang-undang Sumatera Barat tahun 1837-1862

Tulisan dalam penelitian ini menjelaskan mengenai Undang-undang Sumatera Barat pada Tahun 1837-1862. Undang-undang ini ditulis ketika abad ke-19 tepatnya setelah perang Padri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kehidupan masyarakat Minangkabau Sumatera Barat dan bagaimana undang-undang Sumatera Barat Pada Tahun 1837-1862. Adapun dalam penilitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, melalui 4 tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan juga historiografi. Berdasarkan penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan: Pertama, masyarakat Minangkabau yaitu masyarakat Matrilineal adalah adat dan budaya bahwa masyarakat menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Meskipun seperti itu tetap saja peran laki-laki yang menjadi peran aktif dalam urusan agama serta politik. kemudian dalam hal perekonomian, masyarakat adat Minangkabau mempunyai kekayaan tanah yang subur sehingga mayoritas pekerjaan masyarakat adalah bertani dalam berbagai tumbuhan salah satunya adalah: kopi, rempah-rempah, beras dll. Kemajuan masyarakat tidak hanya dalam bidang perekonomian bahkan perkembangan agama Islam di mingkabau terus berkembang serta Minangkabau juga terkenal akan agama Islamnya yang baik. Kedua, Undang-undang ini ditulis di Minangkabau pada tahun 1837 tepatnya setelah terjadinya perang padri dan berkuasanya Belanda di tanah Minangkabau. Resident Belanda yaitu Heinmers memerintahkan tokoh masyarakat untuk menuliskan suatu hukum adat menjadi Undang-undang Sumatera Barat, berlakunya Undang-undang Sumatera Barat ini hingga tahun 1862 karena ketika itu Belanda menetapkan peraturan baru terhadap masyarakat Minangkabau yaitu culture stelsel sehingga masyarakat mengikuti seluruh aturan baru itu. Ketiga, Undang-undang Sumatera Barat terbagi menjadi tiga bagian: Undang-undang Adat dalam Nagari, Undang-undang Perkara Pembunuhan, dan Undang-undang Adat Bersanding Syara. Akulturasi budaya antara Belanda dengan adat istiadat Islam Minangkabau menghasilkan Undang-undang Sumatera Barat, ketiga Undang-undang tersebut mengacu terhadap adat Minangkabau tetapi struktur serta sistemnya mengacu terhadap Pemerintahan Belanda