Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerjasama antara youtube dengan youtuber disitus web youtube

Youtube merupakan situs web berbagi video. Melalui youtube seseorang dapat mendapatkan penghasilan. Hal itu pun mendorong masyarakat khususnya umat muslim untuk terjun didunia youtube dengan menjadi seorang youtuber. Penghasilan yang didapat berasal dari perjanjian kerjasama yang dilakukan youtuber dan youtube dalam hal menampilkan iklan dari pengiklan. Karena perjanjian kerjasama ini tidak dibuat secara syariah, maka muncul permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan agar sesuai dengan syariah. Hal tersebut diperuntukan untuk para youtuber muslim agar mempunyai pedoman sehingga tidak keluar dari koridor syariah ketika melaksanakan perjanjian kerjasama ini. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana perjanjian kerjasama antara youtube dan youtuber disitus web youtube dan bagaimana Hukum Ekonomi Syariah meninjau perjanjian kerjasama tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistematika perjanjian kerjasamanya serta untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dari mulai status akad kerjasamanya apakah termasuk kedalam akad syirkah abdan atau tidak, status penayangan video yang terdapat unsur clickbaitnya, serta sistematika pembayaran iklanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer terdiri dari wawancara dengan pihak MUI Kota Sukabumi serta perwakilan pihak youtuber dan sumber data sekunder terdiri dari buku-buku, fatwa , catatan yang berasal dari web resmi youtube, skripsi serta jurnal. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan berupa wawancara dan dokumentasi. . Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Sistematika perjanjian kerjasama dilakukan dengan cara bergabungnya pihak youtuber dalam Youtube Partner Program dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan terutama mengenai kebijakan monetasi dan penautan akun youtube pada akun adsense. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian masalah yang timbul dari perjanjian ini. Pertama, status akad kerjasama secara tidak langsung dapat termasuk kedalam akad syirkah abdan karena sudah memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No 114 Tahun 2017 tentang akad syirkah. Kedua, boleh atau tidaknya penayangan video yang berunsur clickbait dikembalikan kepada niat youtuber yang bersangkutan pada saat membuat video tersebut. Ketiga, sistem pembayaran iklan tidak dapat dikatakan melanggar keadilan youtuber dan melanggar pembagian keuntungan syirkah sebab youtuber dianggap secara sadar ridha atas segala ketentuan pada saat bergabung kedalam Youtube Partner Program, tidak ada paksaan dari pihak youtube serta ketentuan tersebut merupakan ketentuan tambahan yang dibuat untuk kebaikan semua piha