Implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat SMP di Kota Bandung tahun 2019

Untuk mengatasi pemerataan pendidikan di Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem zonasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019. Kebijakan sistem zonasi ini sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 013 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan PPDB pada TK, SD dan SMP. Prinsip dari kebijakan sistem zonasi ini adalah siswa yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah lebih berpeluang besar untuk diterima disatuan pendidikan dan menghapus sekolah favorit dan non favorit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB pada tingkat SMP di Kota Bandung melalui dimensi yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn. Dalam penelitian ini mengacu pada teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Van Meter Van Horn untuk mengukur sejauhmana keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari enam dimensi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap kecenderungan (dispotition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan. Dalam teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu data collection (pengumpulan data), data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), conclusion drawing/verification (penarik kesimpulan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB pada tingkat SMP di Kota Bandung sudah berjalan dan cukup baik meskipun ada beberapa hal yang masih belum efektif yaitu: (1) masih kurangnya ketersediaan sekolah didaerah tempat tinggal yang jauh dari area sekolah/blank spot (2) masih banyaknya pandangan masyarakat terkait sekolah favorit dan non favorit (3) masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem zonasi (4) menurunnya tingkat kompetisi calon peserta didik dalam potensi akademik. Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kota Bandung yaitu menyediakan atau membangun sekolah didaerah-daerah yang jauh dari area sekolah atau blank spot, mempertimbangkan kembali kebijakan sistem zonasi ini dengan memprioritaskan persentase nilai dibanding jarak