Implementasi kebijakan tentang sertifikasi aset tanah dan bangunan milik pemerintah Kota Cirebon

Barang milik daerah dalam kata lain juga disebut sebagai aset daerah merupakan sumberdaya yang sangat penting, salah satunya adalah aset tanah dan bangunan. Agar aset tanah dan bangunan yang dimiliki pemerintah dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal juga demi kelancaran pengelolaan aset daerah pemerintah daerah harus memiliki bukti kepemilikan atas aset daerah atau barang daerah, bukti kepemilikan yang kuat berupa sertifikat seperti yang tercantum dalam pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dari total 803 aset tanah tersebut, Pemerintah Kota Cirebon baru mengantongi 320 sertifikat sedangkan sisanya aset tanah yang dimiliki oleh Kota Cirebon masih dalam proses untuk mendapatkan sertifikat. Lambatnya kinerja pemerintah dalam proses inventarisasi yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya aset Kota Cirebon yang belum bersertifikat atau memiliki bukti kepemilikan atas aset tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Tentang Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Cirebon serta apa saja faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan Tentang Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Cirebon. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, diposisi implementor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Cirebon, kemudian di analisis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara serta teknik studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa proses Implementasi Kebijakan Tentang Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Cirebon belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor penghambatnya adalah adanya pengakuan dan gugatan dari pihak luar, dan faktor keterbatasan anggaran yang turun setiap tahun nya