Kajian yuridis Virtual Currency Bitcoin dalam transaksi online di Indonesia dihubungan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

Bitcoin menimbulkan beberapa terjadinya permasalahan mulai dari masyarakat banyak menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran, kasus Hacker yang menyebarkan virus komputer ke dunia mengancam pembayaranya menggunakan bitcoin dan terjadinya orang (anon) yang membeli Villa di Bali menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran di situs BitPremier. Namun dalam Pelaksanaanya dilihat dari Undng-Undang Mata Uang Pasal 1, 2, dan 21 penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang dimana hanya rupiah yang di akui sebagai alat transaksi pembayaran yang sah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum penggunaan bitcoin dalam transaksi online di Indonesia, Kelebihan dan kekurangan bitcoin serta prospek pengaturan bitcoin dalam transaksi online di Indonesia. Teori-teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dalam teori gabungan etis dan utility yang konsep hukumnya adalah hukum bertujuan untuk keadilan, kegunaan dan kepastian. dan teori perlindungan hukum menurut Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat pendekatan exploratif. Metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan dan mengolah data sekunder atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka (library research) yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan kajian-kajian hukum, peraturan perundang-undangan, teori, dan doktrin. Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disumpulkan bahwa, Dasar Hukum Penggunaan Bitcoin dalam Transaksi Online di Indonesia adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, kemudian ditindak lebih lanjut melalui Peraturan BAPPEBTI No. 2 sampai No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka. Pengaturan hukum penggunaan Bitcoin dalam sistem pembayaran di Indonesia jika ditinjau dari Undang-Undang Mata Uang adalah Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia karena mata uang yang ada dan berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 1, Pasal 21 dan Pasal 33