Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana restribusi sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan untuk kesejahteraan umum nelayan: Penelitian di tempat pelelangan ikan di Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi

Rendahnya Perekonomian di Kabupaten sukabumi pelabuhanratu tentu menjadi masalah yang cukup serius di kecamatan pelabuhanratu, sumber daya Alam salah satunya hasil tangkapan laut menjadi salah satu yang harus diperhatikan untuk memajukan perekonomian di kecamatan pelabuhanratu ini maka dengan adanya peraturan daerah No 7 Tahun 2011 mengenai Retribusi tempat Pelelangan ikan dan Perikanan ini, mampu menjadi solusi dan mempunyai aturan main sehingga para nelayan mampu berjualan dengan layak dan semestiya dan mematok harga yang sesuai agar tercapainya perekenomian nelayan di kecamatan pelabuhanratu untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan PAD( pendapatan asli daerah) di perlukan pengaturan dalam tempat pelayanan pelelangan ikan ini. Penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana Pengelolaan Dana Retribusi pelelangan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah kemudian apa aja Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana retribusi sektor kelautan dan perikanan dalam peningkatan PAD (Pendapan Asli Daerah) di Kabupaten Sukabumi kecamatan Pelabuhanatu ?dan Bagaimana tinjauan Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana Retribusi pelelangan Perikanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk kesejahteraan umum masyarakat di di Kabupaten Sukabumi Kecamatan Pelabuhanatu ? Untuk itu pembangunan ekonomi yang dilaksanakan berupa perda No. 7 Tahun harus sesuai menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta mamanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. yang sejalan dengan sejalan dengan kaidah Fiqh kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan dan salah satu teori siyasah maliyah bahwa setiap pungutan harus disertai dengan perlindungan. Berdasarkan penelitian yang terjadi dilapangan yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi bahwa implementasi pengelolaan dana retribusi Pelelangan ikan tidak optimal belum mencapai tujuan dari perda No. 7 Tahun 2011 untuk kesejahteraan umum nelayan begitupun dengan pengaruhnya terhadap PAD dilihat dari data table yang didapatkan PAD kabupaten Sukabumi masih relatif rendah. Penelitian ini menyimpulkan Pengelolaan Dana Retribusi pelelangan Perikanan belum terlaksana secara optimal, sebagaimana yang dimuat dalam bab 2 pasal 2 dalam Perda No. 7 tahun 2011 yang bertujuan meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan