Implementasi kebijakan sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I Tahun 2018

Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di lingkungan KPPN Bandung I berorientasi pada output organisasi dan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah dan kendala seperti keterlambatnya satker pada setiap waktu pelaporannya atau terdapat kesalahan pada pelaporannya. Hal itu termasuk masalah penting kesuksesan dan kelancaran dalam penggunaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Maka dari itu, peneliti bertujuan ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I Tahun 2016. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Van Horn & Van Matter (1975:133) dalam buku Dasar-dasar Kebijakan Publik, yang memiliki 6 dimensi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualititatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, triangulasi, dokumentasi dan dokumen, serta materi audio dan visual. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), dan Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (conclusion Drawing/verification). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi kebiajakan sistem perbendaharaan dan anggaran Negara (SPAN) di kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I Tahun 2016, ditemukan bahwa pelaksanaan implementasi SPAN sejauh ini berjalan sangat baik, walaupun terdapat masalah seperti sering terjadinya keterlambatan satker pada akhir periode pelaporan, namun dengan kecekatan para pegawainya yang professional, akuntabel dan berintegritas membuat pekerjaannya berjalan dengan baik sehingga menciptakan pelayanan yang prima demi tercapainya good governance