Analisis putusan nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi tentang sengketa tanah wakaf

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan pendaftaran perwakafan tanah milik dengan Peraturan Pemerintah. Namun pada kenyataannya dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi status tanah wakaf yang diamanahkan oleh Nani Sumarni yang ber-Akta Ikrar Wakaf Nomor K.8/Wk.01/218/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 bersengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta hukum dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi, pembuktian dalam putusan Nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi, pertimbangan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Cimahi menolak gugatan Penggugat dalam putusan Nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi. Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa suatu putusan pengadilan harus memuat dasar hukum, baik dari sumber hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan pasal-pasal tertentu yaitu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin hukum,dan memuat pertimbangan hukum yang disesuaikan agar putusan tersebut benar dan memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini dilakukan dengan metode Content Analisis (analisis isi), yaitu yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan. Yang dimana dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi tentang sengketa tanah wakaf. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa fakta hukum dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi adalah berawal dari adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat juga Turut Tergugat tentang status kepemilikan tanah yang telah terbit Akta Ikrar Wakaf Nomor K.8/W.k.01/218/X/2012, tertanggal 22 Oktober 2012, Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa tanah wakaf pada putusan ini menggunakan Interpretasi Sistematis (logis) yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum sehingga Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat