Keadilan hukum dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 5 ayat 1 dan rancangan qanun tahun 2019 tentang hukum keluarga pasal 46

Indonesia merupakan negara hukum yang didalamnya banyak bentk hukum. Namun, sumber hukum yang muncul di Indonesia berasal dari hukum Belanda yang menjadi latar belakang hukum Indonesia tersebut. Dikarenakan dahulu Indonesia sempat dijajag oleh Belanda. Selain hukum negara tersebut Indonesia juga memiliki berbagai macam hukum lainnya yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Hukum Agama di Indonesia yang paling berdominan yaitu Hukum Islam sebab penduduk Indonesia mayoritas umat Islam yang bersumber dari Qur’an dan Hadits. Penelitian ini guna untuk mengetahui : perlindungan hukum konsep adil poligami dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Rancangan Qanun tahun 2019 Hukum Keluarga, serta mengetahui kepastian diantara peraturan perundangan tersebut, dan juga mengetahui perbedaan dan persamaan perlindungan hukum konsep adil dilihat dari isi pasal dan ditinjauh dari landasan filosofis dan yuridis dari UU No.1 Tahun 1974 dan rancangan Qanun 2019 Hukum Keluarga tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau disebut juga sebagai studi pustaka. Penelitian yang bersifat deskriptif analis dan komperatif, yaitu dengan mengamati suatu peristiwa lalu dengan proses analisis, lalu membandingkan diantara keduanya dengan melihat komperatif hukum yang berarti hukum normatif yang berlaku. Dengan penulis melakukan pendekatan Undang-Undang serta penulis melakukan pendekatan perbandingan melalui kepustakaan. Hasil penelitian: 1) dalam UU perkawinan dan rancangan Qanun hukum keluarga memiliki aspek perlindungan hukum yang sama untuk mensejahterakan rakyat, 2) kepastian perlindungan diantara kedua peraturan tersebut yakni dalam UU perkawinan masih perlunya peninjauan kembali oleh hakim dan butuh penjelasan kepastin konsep adil poligami sedangkan dalam rancangan Qanun sudah dijelaskan secara spesifik dengan memberikan bentuk jaminan dan pernyataan seorang suami di hadapan hakim karena adil yang dimaksud sudah dijelaskan dalam raqan, 3) persamaan keduanya memiliki sama-sama menganut UU yang sudah berlaku sebelumnya, perbedaan pemberlakuan berbeda UU perkawinan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tetapi untuk rancangan Qanun berlaku bagi rakyat Aceh saja. Begitupun dengan perbedaan ketentuan konsep adil poligami diantara kedua peraturan tersebut