Representasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi tinjauan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012

Pada penelitian ini fokus penelitiannya ialah pada keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi, dengan tujuan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi pada periode 2014-2019? Bagaimana pandangan dan sikap politisi terhadap kebijakan affirmative action 30% pencalegan? Adapun untuk pendekatannya memakai pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Pandangan para politisi perempuan mengenai kebijakan affirmative action 30% bahwa kebijakan ini bersifat formalistik administratif, dalam artian bahwa kebijakan ini hanya sekedar pemenuhan kuota saja yang tidak mengikat partai politik untuk memenuhi kuota perempuan 30%. Kebijakan ini hanya syarat yang tidak bisa berbuat banyak untuk meningkatkan jumlah keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi periode 2014-2019 Menurunnya keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi periode 2014-2019 dipengaruhi kuatnya hegemoni atau pengaruh kepemimpinan yang mendominasi laki-laki atas perempuan. Hegemoni laki-laki atas perempuan ini begitu mengakar dan melekat kuat dibenak para politisi perempuan, sehingga politisi perempuan di Kabupaten Sukabumi masih tersubordinasi, terhegemoni oleh kaum laki-laki. Ditambah lagi, budaya patriarki dimasyarakat sulit untuk dihilangkan. Karena perempuan tempatnya di dapur dan tabu untuk aktif di politik. Hal-hal ini menjadikan perempuan yakin kalau dirinya tidak bisa bersaing dengan laki-laki dan tidak mau meningkatkan kulaitas dan kompetensinya