Pelanggaran pelaksanaan lampanye pada Pemilukada Kota Bandung Tahun 2018 berdasarkan PKPU No 4 Tahun 2017

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pilkada Kota Bandung Tahun 2018, dalam penyelenggaraan Pilkada, pastinya terdapat peraturan-peraturan yang telah diatur agar Pilkada dapat berjalan dengan baik dan teratur. Karena kurangnya kesadaran hukum mengenai peraturan tersebut sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tim kampanye dan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota. Seperti pelanggaran administrasi yaitu melakukan kampanye di lokasi yang tidak sesuai dengan aturan, melakukan kampanye di tempat ibadah dan ada beberapa tim kampanye dan bakal calon yang tidak menyerahkan surat pemberitahuan kampanye kepada lembaga penyelenggara pemilu terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh panitia PPK dan PPS yaitu menerima uang dari bakal calon. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dasar hukum tentang pelanggaran kampanye pemilukada untuk mengetahui penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2017, dan mengetahui tinjauan Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelanggaran pelaksanaan kampanye pada pemilukada kota Bandung Tahun 2018 beradasarkan PKPU No 4 Tahun 2017. Penelitian ini bertolak dari mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemasfadatan dari mereka untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian studi kasus. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data Primer dan data Sekunder serta Wawancara, Dokumentasi dan catatan lapangan. Hasil penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan bahwa pertama, dasar hukum pelaksanaan kampanye Pilkada ialah PKPU No 4 Tahun 2017, terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran ynag terjadi dalam Pemilukada Kota Bandung Tahun 2018 yaitu diantaranya adalah pelanggaran administrasi yaitu melaksanakan kampanye di lokasi yang tidak sesuai dengan aturan seperti di tempat ibadah, dan melakukan kegiatan kampanye tanpa ada surat pemberitahuan ke KPU dan Bawaslu. Kedua, hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam pelaksanaan tugas fungsi dan kewajibannya yaitu adanya komitmen penegakan hukum yang belum memadai yang dicerminkan oleh belum adanya penegakan hukum yang lebih khusus terkait dengan pidana pemilu, peraturan pelaksanaan Pemilukada, keraguan masyarakat terhadap kinerja Bawaslu. Ketiga, kebijakan lembaga penyelenggara pemilu memberikan kepastian hukum untuk pelaksanaan kampanye merupakan tindakan Saddu Dzari’ah (pencegahan) untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan semua pihak, baik lembaga maupun masyarakat itu sendiri sehingga menciptakan Pemilu yang jujur dan adil. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk pencegahan terjadi mafsadat (kerusakan) dengan menutup jalan yang memungkinkan kemafsadatan itu terjadi