Pertimbangan hakim tentang Niet Onvankelijk Verklaart (N.O) : Studi Putusan nomor: 2535/Pdt.G/2014/PA.Grt tentang perceraian

Dalam perkara Nomor 2535/Pdt.G/2014/PA.Grt Pengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan pada tanggal 16 Pebruari 2015 telah menjatuhkan putusan Permohonan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh seorang laki-laki wiraswasta (suami) melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama Garut yang selanjutnya di sebut sebagai Pemohon kepada seorang ibu rumah tangga (isteri) yang selanjutnya disebut sebagai Termohon. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Garut dalam memutus perkara, akibat hukum yang ditimbulkan setelah perkara tersebut diputus, serta untuk mengetahui penemuan hukum oleh hakim terhadap perkara ini. Penelitian ini bertitik tolak pada pemahaman bahwa Majelis Hakim telah memberikan putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart), padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan Termohon atau wakil kuasanya tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan sementara kuasa Pemohon telah hadir di persidangan dengan pertimbangan bahwa Pemohon tidak hadir secara pribadi. Berdasarkan peraturan yang termuat dalam Pasal 125 ayat 1 HIR/149 ayat 1 RBg Hakim dapat menerima permohonan yang diajukan Pemohon dan menjatuhkan putusan verstek karena Termohon telah dipanggil secara patut dan Termohon atau wakil kuasanya tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan dengan metode analisis isi yaitu dengan menganalisis pertimbangan hakim Tentang Niet Onvankelijk Verklaart (N.O) dalam perkara Nomor 2535/Pdt.G/2014/PA.Grt. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu hakim PA Garut dan dokumentasi perkara. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara, studi pustaka, dan analisis data dalam penelitian ini dikaitkan dengan pertimbangan hakim dan penemuan hukum. Berdsasarkan hasil penelitian, Pertimbangan hukum yang dikeluarkan hakim dalam putusan ini berupa ketentuan pasal 82 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Majelis hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon in Person dapat dimasukkan ke salah satu bentuk cacat formil Error in Persona. Sehingga, akibat lebih lanjutnya, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pemohon dapat mengajukan gugatannya kembali ke Pengadilan Agama Garut setelah memperbaiki gugatannya, dan dapat menghadirkan Pemohon in person. Adapun penemuan hukum dalam perkara ini ialah bahwasanya kehadiran Pemohon secara pribadi pada sidang perdamaian bersifat imperatif, dilanggarnya ketentuan tersebut dapat berakibat putusan batal demi hukum