Pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Harum Hikmahnugraha Leles Garut pada Tahun 2011-2015

Bank pembiayaan Rakyat Syari’ah Harum Hikmahnugraha Leles Garut dalam tugasnya sebagai penyalur dana kepada nasabah terdapat dua prinsip yaitu prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah pembiayaan musyarakah (Syirkah). Akan tetapi, pembiayaan yang paling dominan di BPRS Harum Hikmahnugraha tersebut adalah pembiayaan murabahah sedangkan pembiayaan musyarakah sangatlah kurang diminati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut, dan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut dengan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan objek penelitian yaitu penurunan jumlah pembiayaan musyarakah di BPRS Harum Hikmahnugraha, metode analisis digunakan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah dengan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan pihak bank, laporan asset pembiayaan dari tahun 2011-2015. Untuk sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan juga berbagai referensi yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa metode bagi hasil pada pembiayaan musyarakah yang digunakan BPRS Harum Hikmahnugraha adalah metode profit sharing, artinya yang dibagi hasil antara bank dengan nasabah pembiayaan musyarakah adalah pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya (laba). Adapun proses pengajuan pembiayaan musyarakah dilakukan dengan 7 tahap, yaitu: 1. Nasabah datang ke kantor BPRS Harum Hikmahnugraha. 2. AO melakukan wawancara awal terhadap calon nasabah. 3. AO melakukan survey ke lapangan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan. 4. Komite pembiayaan menyetujui atau tidak. 5. Penjadwalan akad. 6. Akad/pengikatan 7. Realisasi/pencairan. Untuk kesesuaian pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah dengan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 ini sudah terserap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurunnya jumlah pembiayaan musyarakah ini bukan berada pada pelaksanaan akadnya akan tetapi pada nasabahnya sendiri. Nasabah tidak mau bekerja sama dengan pihak bank terlebih mengambil pembiayaan musyarakah. Hal lain yang memperkuat kurang diminatinya produk pembiayaan musyarakah adalah Keinginan dan pemahaman nasabah mengenai bank syariah dan pembiayaan musyarakah masih kurang