Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pelunasan sisa cicilan setelah dilaksanakan eksekusi benda jaminan pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha sudah sesuai dengan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan upaya-upaya yang ditempuh oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Bandung. Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian yang digunakan adalah di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Bandung dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data...
Skripsi ini dilatar belakangi risiko kredit multiguna bermasalah dengan jaminan surat keputusan peng...
Skripsi ini dilatar belakangi risiko kredit multiguna bermasalah dengan jaminan surat keputusan peng...
Pasca Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang penerapan uang muka sebesar...
Kondisi empiris pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang terkait pengalihan objek jaminan ...
Perusahaan pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan harus di buat dengan akta notaris dan o...
PT. Multindo Auto Finance dalam memberikan pinjaman mewajibkan adanya jaminan yang dilegalisasi oleh...
Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki baik dari debit...
Dalam penulisan skripsi ini peneliti mengangkat judul Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur Cede...
Pembiayaan ijarah multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutu...
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur mengenai ketentuan-ketentua...
Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam hal modal usaha maka lembaga Jaminan ...
PT. BPRS PNM BINAMA Semarang adalah Lembaga Keuangan Syariah yang berperan dalam menyimpan dana dan ...
Dalam jaminan fidusia melekat suatu asas spesialitas yang terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 13 ayat ...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ker...
Skripsi ini dilatar belakangi risiko kredit multiguna bermasalah dengan jaminan surat keputusan peng...
Skripsi ini dilatar belakangi risiko kredit multiguna bermasalah dengan jaminan surat keputusan peng...
Skripsi ini dilatar belakangi risiko kredit multiguna bermasalah dengan jaminan surat keputusan peng...
Pasca Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang penerapan uang muka sebesar...
Kondisi empiris pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang terkait pengalihan objek jaminan ...
Perusahaan pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan harus di buat dengan akta notaris dan o...
PT. Multindo Auto Finance dalam memberikan pinjaman mewajibkan adanya jaminan yang dilegalisasi oleh...
Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki baik dari debit...
Dalam penulisan skripsi ini peneliti mengangkat judul Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur Cede...
Pembiayaan ijarah multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutu...
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur mengenai ketentuan-ketentua...
Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam hal modal usaha maka lembaga Jaminan ...
PT. BPRS PNM BINAMA Semarang adalah Lembaga Keuangan Syariah yang berperan dalam menyimpan dana dan ...
Dalam jaminan fidusia melekat suatu asas spesialitas yang terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 13 ayat ...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ker...
Skripsi ini dilatar belakangi risiko kredit multiguna bermasalah dengan jaminan surat keputusan peng...
Skripsi ini dilatar belakangi risiko kredit multiguna bermasalah dengan jaminan surat keputusan peng...
Skripsi ini dilatar belakangi risiko kredit multiguna bermasalah dengan jaminan surat keputusan peng...
Pasca Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang penerapan uang muka sebesar...