Tinjauan teori maslahah dalam ketentuan pembagian harta bersama : Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/Pta.JK.

Harta bersama merupakan salah satu akibat yang timbul dari adanya perceraian rumah tangga. Ketentuan mengenai pembagian harta bersama sebenarnya telah tercantum baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam realitanya mengenai harta bersama masih banyak permasalahan dalam pembagian harta bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Ketentuan pembagian harta kekayaan bersama yang terdapat didalam ketentuan Pasal 97 pada Kompilasi Hukum Islam; (2) Pertimbangan yang digunakan pembagian harta kekayaan bersama yang terdapat didalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK.; dan (3) Tinjauan teori mashlahah terhadap hasil pembagian harta kekayaan bersama dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK. Kerangka pemikiran diurutkan berdasarkan uraian (1) Ketentuan pembagian harta kekayaan bersama berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam; (2) Pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK. dalam menetapkan pembagian harta bersama; dan (3) Teori Mashlahah. Penelitian ini termasuk pada penelitian kepustakaan (Library Research) dengan jenis data kualitatif dan menggunakan metode analisis isi Pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK. yang kemudian digali mengenai nilai keadilan dalam tinjauan kemashlahatan. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa; (1) Ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan pembagian harta bersama antara pihak suami istri masing-masing 1/2 bagian; (2) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK. memutuskan pembagian harta bersama pihak suami mendapat 1/3 bagian dan pihak istri 2/3 bagian; dan (3) Tinjauan mashlahah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK dirasa telah sesuai dengan konsep mashlahah karena telah memenuhi nilai keadilan bagi semua pihak