Pengelolaan lahan pertanian dengan sistem nengah ditinjau dari hukum ekonomi syariah : Studi kasus di desa Buahdua Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang

Kerja sama pengelolaan lahan pertanian sudah sejak lama dilakukan masyarakat di Desa Buahdua dengan sistem nengah yang relevan dengan akad muzara’ah dalam konteks fiqih muamalah. Masyarakat melakukan kerja sama dengan sistem nengah ini karena sebagian besar lahan di Desa Buahdua adalah lahan persawahan dan adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan. Disamping harus saling menguntungkan, kerja sama tersebut harus sah secara hukum baik hukum positif maupun Hukum Ekonomi Syariah dalam hal ini mengenai akad muzara’ah. Penelitian ini mengangkat permasalahan, pertama mengetahui pengelolaan lahan pertanian dengan sistem nengah di Desa Buahdua Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang. Kedua, mengetahui pengelolaan lahan pertanian dengan sistem nengah di Desa Buahdua Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang ditinjau dari ketentuan akad muzara’ah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian ini penulis peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan di Desa Buahdua Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang secara langsung, serta referensi kepustakaan mengenai Hukum Ekonomi Syari’ah. Untuk mendapat kesimpulan, penulis melakukan analisis isi terhadap data yang ada disesuaikan dengan teori yang berhubungan atas keadaan objektif tersebut. Berbagai pandangan ulama membolehkan pelaksanaan akad muzara’ah ini dengan berbagai ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan jalan terbaik bagi para petani, karena ada pemilik lahan yang tidak optimal mengelola lahan persawahan miliknya, dan ada juga buruh tani yang mempunyai waktu luang serta kemampuan mengelola lahan persawahan namun tidak memiliki lahan sendiri, maka kedua pihak tersebut melakukan kerja sama agar saling menguntungkan dan sah secara syara. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai ketentuan pengelolaan lahan pertanian dengan sistem nengah di Desa Buahdua Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang ini mulai dari rukun dan syarat akad muzara’ah yakni mengenai para pihak yang berakad, lahan yang akan digarap, benih yang akan ditanam, serta jangka waktu sudah sama dengan ketentuan akad muzara’ah tersebut. Akan tetapi, mengenai bagi hasil panen dengan kesepakatan akad di awal dengan setengah untuk pemilik lahan dan setengah untuk penggarap, bagian untuk pemilik lahan masih harus dikurangi biaya pupuk selama penggarapan dengan jumlah flat seharga 40 kilogram gabah (padi), sehingga menimbulkan ketidakadilan dan penyimpangan terhadap kesepakatan pada saat awal akad nengah dilakukan