Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad Musyarakah di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan ditinjau dari hukum ekonomi Syari'ah

Dalam pembiayaan Musyarakah di BUMDes Raksa Niaga terdapat ketidak sesuaian akad dimana dalam akad tersebut seharusnya Musyarakah itu dalam akadnya bagi hasil tetapi setelah diakukannya penelitian akad Musyarakah tersebut menjadi utang piutang atau nasabah dikatakan berhutang. Dan pihak BUMDes tidak teliti dalam menyalurkan pembiayaan tersebut mengenai data diri nasabah karena pihak BUMDes tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, 1) mekanisme pembiayaan akad Musyarakah, 2) penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah, 3) tinjauan hukum ekonomi syari’ah pada pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan Majalengka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu: sumber data primer berupa hasil wawancara dengan pihak BUMDes. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber referensi berupa buku-buku dan sumber referensi lainnya yang relevan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara: observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Kemudian data dikelompokan, dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Permasalahan ini juga bertentangan dengan asas-asas muamalah diantaranya ialah asas Adamul guror(gharar). Asas adamul gurar berarti bahwa pada setiap bentuk mu’amalat tidak boleh ada gurar,yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah-satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salahsatu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan Majalengka yaitu, 1) Ditinjau dari fiqh muamalah bahwa akad musyarakah di BUMDes Raksa Niaga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah, 2) pihak BUMDes tidak teliti dalam menyalurkan pembiayaan tersebut mengenai data diri nasabah yang kurang lengkap karena pihak BUMDes tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pembiayaan didalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah yang pada intinya menyebutkan bahwa pelaksanaan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah maka harus sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri, karena hukum yang akan timbul dari pembiayaan tersebut adalah fasid (tidak sah). maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan Majalengka belum sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum ekonomi syari’a