Penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah pada perkara wanprestasi akad Murabahah: Analisis putusan no.1316/Pdt.G/2016/Tmk. dan putusan No.0124/Pdt.G/2017/Bdg

Peradilan Agama adalah salah satu badan Peradilan pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menegakan hukum dan keadilan dalam perkara salah satunya menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Dalam kasus perkara ekonomi syariah ini dilator belakangi adanya dua putusan yang berbeda antara putusan No.1316/Pdt.G/2016/Tmk dan Putusan No.0124/Pdt.G/2017/Bdg. Tujuan penelitian ini untuk menganalisisi dasar dan landasan pertimbangan hukum hakim putusan Hakim PA Kota Tasikmalaya dan PTA Jawa Barat dalam pelaksanaan perkara Hukum Ekonomi Syariah terhadap sengketa hukum ekonomi syariah pada perkara wanprestasi akad murabahah dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap putusan PA Kota Tasikmalaya dan Putusan PTA Jawa Barat Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran putusan baik dan benar dan prinsip-prinsip akad murabahah. Metode penelitian ini adalah menggunakam metode Analisis. Dengan sumber data primer yaitu dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan PTA Jawa Barat, undang-undang dan klausul akad. Sedangkan sumber data sekunder yakni sumber data dari buku-buku serta sumber lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dan studi dokumentasi yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Pertama, dalam memutuskan perkara Hakim PA Kota Tasikmalaya mengacu pada pasal 6 UUHT ketentuan Penjelasan Umum angka 9 junto penjelasan pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT, ketentuan pasal 224 HIR, dengan Keputusan Ketua MA RI No: KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AP, MA RI No. 3201 K/Pdt/1984, SEMA No: 07 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Sedangkan Hakim PA Tinggi Jawa Barat mengacu kepada APHT No. 778/2014 dan Permenkeu No 93 2010 menetapkan apabila terjadi sengketa terhadap pembiayaannya diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dan tertuang dalam Akta Hak Tanggungan dan Klausul akad dan MA RI No 995 K/Sip/1975 8 Agustus 1975, SE BUPLN No: SE-23/PN/2000 kewenangan untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan. Kedua, dalam Tinjauan Hukum Eksyar yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah sah menurut hukum. Namun sebaiknya perkara Eksyar diselesaikan melalui Pegadilan Agama karena akan lebih paham kondisi yang terjadi dan solusi yang diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah