Implementasi kebijakan Bupati tentang larangan membawa kendaraan bermotor bagi peserta didik Di SMA Negeri Wanayasa tahun 2019

INDONESIA : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya intensitas kecelakaan dikalangan anak dibawah umur, sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah terhadap siswa yang menggunakan kendaraan bermotor. Maka dari itu pemerintah Kabutapen Purwakarta dirasa perlu membatasi penggunaan kendaraan bermotor dikalangan peserta didik yaitu dengan mengeluarkan kebijakan mengenai larangan menggunakan kendaraan bermotor bagi peserta didik. Hal tersebut untuk menghindari adanya lagi siswa yang membawa kendaraan bermotor secara ugal-ugalan, kabur di jam pelajaran, dan tawuran. Dengan begitu diharapkan dapat mengurangi intensitas kecelakaan salah satunya di SMA Negeri 1 Wanayasa. Kebijakan tersebut termuat di dalam kebijakan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Larangan Membawa Kendaraan Bermotor Bagi Peserta Didik yang diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Purwakarta salah satunya adalah SMA Negeri 1 Wanayasa. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi dari Pertauran Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Larangan Membawa Kendaraan Bermotor Bagi Peserta Didik di SMA Negeri 1 Wanayasa, disertai dengan faktor-faktor yang dapat menghambat terlaksananya kebijakan tersebut. Sebagai acuan penulis menggunakan teori implementasi dari Grindle yang mengemukakan 2 dimensi yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (context of policy). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisis data yang digunakan diantaranya adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan dan dengan didukung oleh data-data bahwa implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang larangan Membawa Kendaraan Bermotor Bagi Peserta Didik ini pelaksananya belum optimal. Hal tersebut dikarenakan dilapangan masih terdapat hambatan-hambatan seperti kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan berkenaan dengan jarak tempuh rumah siswa yang jauh serta tidak terjangkau oleh angkutan umum. ENGLISH : This research is motivated by the increasing intensity of a accidents among minors, causing goverment concems for students using motorized vehicles. Therefore the Purwakarta Kabupaten goverment deemed necessary to limit the use of motorized vechicles among students by issuing a policy on the prohibition of using motor vechicles for students. This is to avoid any more students who bring motor vehicles recklessly, run away at class time, and brawl. That way is is expected to reduce the intenstity of accidents, one of wihich in SMA Negeri 1 Wanayasa. The policy is contained in the Regent’s policy about the prohibition of Bringing Motorized Vechicles to Studenst which is implemented in all schools in Purwakarta Regency, one of which is SMA Negeri 1 Wanayasa. The purpose of this study is to find out more about how the implementation of Regulations about Prohibition of Bringing Motorized Vehicles to students in SMA Negeri 1 Wanayasa, accompanied by factors that can hinder the implementation of the policy. As a reference, the writer uses the implementation theory from Grindle which suggests 2 dimensions that play an important role in achieving successfull implementation, this is the content of policy and context of policy. The research method used in this research is descriptive, qualitative research method, the data sources used in this study are primary data sources adn secondary data sources. Analysis of the data used include reduction data, presentation data, and verification data. Based on the author’s research results in the field and supported by data that the implementation of the Regulation about the prohibition of Bringing Motorrized Vehicles to Studens is not optimal. Thas is because in the filed there are still obstacles such as the lack of facilities provided by the goverment and regarding the distance of student homes that are far from and not affordable by public transportation