Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi muncikari menurut KUHP Pasal 296 Jo 506 dan Qonun Aceh tentang Jinayat No 6 Tahun 2014

Salah satu dari perangkat dalam prostitusi adalah Muncikari yang merupakan sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik pekerja seks komersial(PSK). Muncikari juga berperan sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dan pengguna jasa lalu memberi perlindungan kepada mereka. Tujuan penetilitan ini, untuk mengetahui: (1) hukum menjadi Muncikari menurut Hukum Islam. (2) Perbedaan sanksi bagi Mucikari menurut KUHP Pasal 296 Jo 506 dan Menurut Qonun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. (3) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi bagi Mucikari Menurut KUHP Pasal 296 jo 506 dan Menurut Qonun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Jinayat pasal 33. Kerangka teori penelitian ini, mengenai dua undang-undang di Indonesia, dari dua sumber yang berbeda ditinjau oleh hukum pidana Islam. Kedua undang-undang ini, sudah sesuai atau tidak sesuai dengan tata aturan hukum pidana Islam. Menelaah bahan hukum yang digunakan oleh kedua undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan studi komparatif, Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, jenis data penelitian meliputi data Primer dan sekunder sebagai penunjang. Data primer adalah kitab undang undang hukum pidana dan Qonun Aceh Jinayat. Sedangkan data sekunder adalah kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan informasi ini. Hasil penelitian ini menunjukan (1) Hukum menjadi muncikari atau dalam bahasa arab sebagai Al Quwad dan Adaybub adalah haram sebagaimana dalam Al-qur’an surat Annur ayat 33 dan hadist riwayat bukhori (2) sanksi bagi muncikari terdapat dalam KUHP pada pasal 296 menyebutkan bahwa sanksi muncikari adalah penjara selama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Sedangkan dalam pasal 506 adalah hukuman penjara paling lama satu tahun. Sanksi bagi Muncikari Qonun Aceh No 6 tahun 2014 tentang Jinayat terdapat dalam pasal 33 ayat 3 yang memberi hukuman berupa uqubuat takzir cambuk sebanyak seratus kali cambuk atau denda sebanyak seribu gram emas murni dan atau penjara selama seratus bulan. (3) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi muncikari dalam KUHP pasal 290 jo 506 dan Qonun Aceh tentang jinayat no 6 tahun 2014 pasal 33 ayat 3, sanksi yang terdapat dalam KUHP merupakan hasil dari pemikiran manusia berdasarkan Etika. Meskipun mengenai sanksi bagi muncikari tidak terdapat dalam Al Qur’an maupun Assunnah, namun tidak bertentangan dengan prinsip prinsip Hukum Pidana Islam. Setelah diananlisis KUHP sudah termasuk kedalam hukuman takzir karena memenuhi kriteria salah satu sifat hukuman takzir adalah tidak berat dan cukup mendidik kepada pelaku kejahatan agar mereka jera dan tidak melakukan kejahatan tersebut lagi. Sedangkan sanksi bagi muncikari dalam Qonun Aceh tentang Jinayat No 6 tahun 2014 pasal 33 ayat 3 memang jelas berdasarkan syari’at Islam yang mana hasil ijtihad para penguasa aceh dan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam