Pelaksanaan pembiayaan Murabahah di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perkembangan ekonomi syariah khususnya lembaga keuangan mikro syariah sebagai alternatif perekonomian konvensional yang memakai sistem riba. Salah satunya adalah Koperasi Baiturrahim Syariah yaitu lembaga keuangan syariah yang berkembang di masyarakat sebagai pengelola perekonomian dengan sistem syariah. Salah satu fasilitas produknya yaitu pembiayaan murabahah. Namun, pada pelaksanaan pembiayaan murabahah di koperasi ini belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah sehingga, dikhawatirkan dapat mengurangi nilai-nilai syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan murabahah di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung; 2) bagaimana kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dengan pelaksanaan pembiayaan murabahah di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung. Penelitian ini berdasar pada teori jual beli murabahah yaitu jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan secara objektif dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah yang terjadi di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung, serta tehnik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara langsung dengan pihak Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung. Berdasarkan penelitian ini menunjukan bahwa, mekanisme Koperasi Baiturrahim Syariah dalam memberikan pembiayaan murabahah yaitu dengan cara menyerahkan uang kepada anggota (bukan barang) dengan alasan koperasi tidak bisa menyediakan barang tersebut. Praktek seperti ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, dilihat dari bagian pertama poin (9) yang menyebutkan bahwa “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Dengan fatwa tersebut, maka pembiayaan murabahah bisa dilakukan setelah ada barang, bukan pada saat penyerahan uang oleh pihak koperasi kepada anggota. Syarat adalah unsur yang membentuk sahnya suatu akad. Sedangkan sahnya suatu akad tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad. Dengan demikian pelaksanaan pembiayaan murabahah di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung adalah fasid/rusak